MANAJEMEN KEUANGAN

1. Menurut Anda, mengapa Larry Stone ingin memperkirakan tingkat keuntungan minimum (burdle rate) perusahaan ? Apakah dapat dibenarkan untuk menggunakan rata – rata tertimbang biaya modal perusahaan sebagai biaya modal divisional ? Jelaskan.

Jawaban :

Dalam mendanai sebuah perusahaan sepenuhnya dengan saham biasa. Dalam situasi ini, biaya modal yang digunakan untuk menganalisa keputusan penganggaran modal seharusnya adalah tingkat pengembailan atas ekuitas yang diminta akan tetapi, kebanyakan perusahaan mendapatkan bagian yang substansial dari modal melalui utang dan banyak juga yang menggunakan saham preferen. Untuk perusahaan – perusahaan ini, biaya modal harus mencerminkan biaya rata – rata dari bermacam – macam sumber dana yang digunakan tidak hanya biaya ekuitas saja.

Rata – rata tertimbang biaya modal (WACC), jika Larry Stone memperoleh modal baru untuk mendanai ekspansi aktivanya dan jika Larry Stone tetap menjaga keseimbangan struktur permodalannya ( Yaitu jika perusahaan tersebut tetap menjaga persentase antara dana utang, saham preferen dan ekuitas biasa yang sama), maka Larry Stone harus mendapatkan sebagian dananya melalui utang, sebagian melalui saham preferen dan sebagian lagi melalui ekuitas biasa (dengan ekuitas yang berasal dari saldo laba ditahan maupun dengan menerbitkan saham biasa yang baru). Perusahaan mencoba untuk tetapi menjaga utang, saham preferen dan ekuitas biasa dalam proporsi yang optimal.

2. Bagaimana seharusnya Stephanie menggambarkan biaya utang (cost of debt) ? Hitunglah biaya utang persahaan?

Jawaban :

Stephen menggunakan penggambaran :

1. Menanyakan pada bank investasi menganai tingkat kupon untuk utang baru.

2. Menemukan peringkat obligasi perusahaan dan menggunakan hasil obigasi lain dengan peringkat yang sama.

3. Menemukan imbal hasil untuk utang perusa-haan, jika memiliki imbal hasil.

Biaya utang setelah setelah pajak (after – tax cost of debt ) digunakan untuk menghitung rata – rata tertimbang biaya modal dan merupakan tingkat suku bunga utang. Maka Stephanie akan menggunakan rumus :

Komponen biaya utang setelah pajak = Tingkat suku bunga – Pengurang pajak

= r_d (1 – T)

r_d (1 – T) = 10 % ( 1 – 0,34)

= 10 % (0,66)

= 6,6 %

3. Berikan komentar Anda atas asumsi – asumsi yang dibuat Stephanie sebagaimana yang disajikan dalam kasus ini. Seberapa realitas asumsi – asumsi tersebut ?

Jawaban :

Asumsi – asumsi yang dibuat stephanie adalah menggunakan biaya utang setelah pajak dalam menghitung rata – rata tertimbang biaya modal adalah sebagaimana berikut nilai dari saham perusahaan, yang ingin kita memaksimalkan akan bergantung pada arus kas setelah pajak, karena bunga adalah biaya yang dapat dikurangkan, bunga akan memberikan pengurangan pajak yang mengurangi biaya utang bersih. Kita berkepentingan dengan arus kas setelah pajak dan karena arus kas dan tingkat pengembalian seharusnya ditempatkan pada basis yang dapat diperbandingkan, kita akan menyesuaikan tingkat suku bunga ke bawah untuk memperhitungkan perlakukan istimewa dari pajak atas utang. Tarif pajak adalah hal untuk perusahaan yang merugi, maka bagi perusahaan yang tidak membayarkan pajak, biaya utang akan dikurangi. Jadi tarif pajak akan sama dengan nol, sehingga utang setelah pajak adalah sama dengan tingkat suku bunga.

4. Mengapa kasusu ini terdapat hubungan antara biaya dan laba ditahan perusahaan?

Jawaban :

Sebab, biaya utang dan saham preferen didasarkan pada pengembalian yang diminta para investor dari sekuritas tersebut. Demikian pula biaya dari ekuitas biasa yang juga didasarkan pada tingkat pengembalian yang diminta investor dari saham biasa sebuah perusahaan. Namun ekuitas biasa baru akan diperoleh melalui 2 cara :

1. Dengan memohon sebagian dari laba tahun berjalan

2. dengan menerbitkan saham biasa baru

Ekuitas yang diperoleh dengan menerbitkan ekuitas yang diperoleh melalui saldo laba ditahan akibat adanya biaya emisi yang terkait dengan penerbitan saham baru. Istilah saldo laba ditahan dapat diartikan sebagai item neraca “saldo laba yang ditahan”, yang terdiri atas seluruh laba yang ditahan didalam perusahaan sepanjang masa hidupnya atau item laporan laba rugi yang menjadi “tambahan dari saldo laba ditahan”.

5. Bagaimana Stephanie dapat memperkirakan biaya laba ditahan perusahaan? Apakah harus disesuaikan terhadap faktor pajak ? Jelaskan.

Jawaban :

1. Karena perusahaan induk yang mendapatkan pengurangan, biaya pendanaan dari saham preferen adalah sama dengan K_p (1 – T ) seperti jika menggunakan utang.

2. Persahaan induk akan menciptakan penghematan pajak, sehingga mampu membayarkan tingkat pengembalian yang relatif tinggi untuk saham preferen yang berkaitan dengan perwalian ; dengan kata lain, perusahaan akan dapat memberikan sebagian penghematan pajaknya kepada pada investor untuk menarik mereka membeli sekuritas baru.

3. Pembeli utama dari saham preferen adalah individu – individu dengan rentang pajak yang rendah dan institusi – institusi bebas pajak seperti dana pensiun. Untuk pembeli seperti itu, tidak dapat mengeluarkan dividen dari perhitungan laba kena pajak bukanlah masalah yang penting.

4. Karena adanya perbedaan tarif pajak, pengaturan seperti ini akan menghasilkan penghematan pajak bersih. Persaingan dalam pasar modal akan mengakibatkan pembagian penghematan di antara investor dan perusahaan.

6. Hitunglah rata – rata biaya laba ditahan perusahaan ?

Jawaban :

r_s = r_RF + ß_div (r_m – r_RF)

= 10 % + 1,7 % ( 5% ) = 18,5 %

7. Dapatkah biaya – biaya transaksi yang terkait dengan penerbitan sekuritas (flotation cost) diabaikan dalam melakukan analisis ?

Jelaskan.

Jawaban :

1. Bila perusahaan mengimisi saham biasa, peru-sahaan mesti membayar biaya flotasi (pengam-bangan) pada penjamin emisi (underwriter).
2. Mengemisi saham baru mungkin mengirimkan signal negatif ke pasar modal sehingga akan menekan harga saham.
3. Biaya flotasi bergantung pada risiko perusahaan tipe sekuritas yang diemisi.
4. Biaya flotasi tertingi ialah untuk saham biasa. Tetapi, karena perusahaan jarang mengemisi saham biasa, biaya per proyek relatif kecil.
5. Biaya flotasi sering kali terabaikan ketika menghitung WACC.

8. Bagaimana seharusnya Stephanie menghitung burdle rate perusahaan? Hitunglah burdle rate tersebut dan jelaskan langkah – langkahnya.

Jawaban :

WACC_Div = w_dr_d (1 – T) + w_cs r_s

= 0,1 (12%) (1 – 0,40) + 0.9 (18,5 %)

= 0,72 + 16,65

= 17,37 %

9. Bolehkah Larry mengasumsikan bahwa burdle rate yang dihitung oleh Stephanie akan tetap konstan? Jelaskan

Jawaban :

1. TIDAK! WACC mencerminkan risiko rerata pro-yek yang dilaksanakan perusahaan.

2. Divisi yang berbeda mungkin memiliki risiko yang berbeda. WACC divisi mesti disesuaikan untuk mencerminkan risiko dan struktur modal divisi.

SDPU TATA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

SDPU TATA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

MENUJU PEMERINTAHAN GOOD GOVERMAN

Dalam rangka menuju pemerintahan yang baik dan benar pada Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah melalui berbagai cara misalnya dengan adanya Restrukturisasi dalam Organisasi/Perampingan Organisasi dengan penggabungan di berbagai Unit Kerja sesuai dengan SK Gubernur DKI Jakarta No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, SK Gubernur No. 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan SK Gubernur nomor 64 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perbendaharaan .

Keputusan Gubernur Prop. DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Propinsi DKI Jakarta. Keputusan Gubernur Prop. DKI Jakarta Nomor 1230/2002 tentang Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Propinsi DKI Jakarta.

Tugas Pokok & Fungsi Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Kota Administrasi Jakarta Pusat Melaksanakan Pembinaan, Pengembangan, Pengaturan, Pemberian Izin/Rekomendasi Teknik Dan Pengamanan Prasarana Dan Sarana Pekerjaan Umum Bidang Air Dan Bidang Teknik Lingkungan Berdasarkan Kebijakan Teknik Dari Kepala Dinas Dan Kebijakan Operasional Dari Walikotamadya Yang Bersangkutan.

Latar Belakang Masalah :

Kotamadya Jakarta Pusat setiap tahun selalu dihadapi dengan banjir

Rendahnya Infrastruktur sistem Drainase Kota yang merupakan sistem pengeringan dan pengaliran air dari wilayah perkotaan yang meliputi : Pemukiman, Kawasan Industri, Pemerintahan/Perkantoran/Perdagangan, Pendidikan dan Fasilitas Umum (Ibadath, Rumah Sakit dan Pasar)

Meningkatnya runoff, daerah tangkapan air yang harusnya terjaga kelestariannya telah beralih fungsi, karena perubahan tata guna lahan di daerah Hulu dan Tengah

Kapasitas saluran yang tidak memadai untuk mengalirkan air hujan terutama pada saat intensitas hujan tinggi

Sebagian besar bantaran kali/sungai/saluran dimanfaatkan untuk pemukiman/kegiatan usaha lainnya (kaki lima, restoran, bengkel dan sebagainya

Kali/sungai/saluran dianggap tempat pembuangan sampah)

Terdapatnya sedimentasi yang tergolong tinggi, sebagai akibat ulah manusia yang kurang peduli terhadap kelestarian lingkungan, pada saluran-saluran mikro, penghubung, sub makro dan makro

Bangunan-bangunan air/sarana pengendali banjir tidak berfungsi optimal

Penyempitan saluran/ kali oleh gubuk-gubuk liar atau wc umum dan ditutup oleh masyarakat

Adanya jaringan Utilitas (PLN, GAS, TELKOM, PAM) yang mengganggu penampang basah Sungai/Kali/Saluran

KESEJAHTERAAN RAKYAT

TUGAS POKOK SDPU TATA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

PEMBANGUNAN PENINGKATAN PEMELIHARAAN PENGAMANAN PENGATURAN

-DRAINASE *SALURAN SUB MAKRO *SALURAN MIKRO -PEMELIHARAAN BANGUNAN AIR *MEMELIHARA & MEMPERBAIKI BANGUNANAIR -TEKNIK LINGKUNGAN *SALURAN LIMBAH RUMAH TANGGA *MEMBUAT IPAL (INSTALASI PENGOLAH AIR LIMBAH) *AIR BERSIH

VISI SDPU TATA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Mewujudkan Prasarana Dan Sarana Bidang Pu Yang Berkualitas Dan Bermanfaat Bagi Masyarakat Dalam Rangka Menuju Jakarta Bebas Banjir

MISI SDPU TATA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

• Melakukan Pengendalian Banjir Dan Genangan Air, Peningkatan Kualitas Air Permukaan Serta Kualitas Lingkungan Bidang Pekerjaan Umum

• Melakukan Pengendalian Terhadap Penggunaan Dan Pemanfaatan Daerah Milik Jalan, Garis Sempadan Sungai/Kali,Waduk, Situ/Rawa Dan Pantai.

• Memberdayakan Masyarakat Dalam Pembangunan, Penggunaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Bidang Pekerjaan Umum.

Tanggung jawab KSDPU Tata Air kepada :

Ø Teknis administrasi : KDPU

Ø Taktis operasional : Walikota Administrasi

Tugas melaksanakan :

v Pembinaan prasarana dan sarana drainase & tehnik lingkungan yang

dilaksanakan oleh masyarakat, badan hukum maupun instansi

v Pengembangan prasarana dan sarana drainase dan tehnik lingkungan

v Pengaturan prasarana dan sarana drainase dan tehnik lingkungan

v Pemberian izin/rekomendasi tehnik drainase & tehnik lingkungan yang

dilaksanakan oleh masyarakat, badan hukum maupun instansi

v Pengamanan prasarana dan sarana pu bidang air dan tehnik lingkungan

Funsi Melaksanakan Kegiatan :

1. Pembangunan, Peningkatan Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Drainase Dan Bangunan Tehnik Lingkungan

2. Pengamanan Terhadap Penggunaan Dan Pemanfaatan Area Garis Sempadan Sungai/Kali, Saluran, Waduk/Situ Untuk Mencegah Terganggunya Sumber Air

3. Pembinaan Kegiatan Pelayanan Umum Bidang Air Dan Tehnik Lingkungan Di Kecamatan

Analisis Ke PU-An Bidang Drainase Sdpu Tata Air Kota Administrasi Jakarta Pusat :

1. Mengoptimalkan fungsi saluran mikro, penghubung, sub makro dan makro agar dapat berfungsi maksimal dengan memelihara kondisi yang ada.

2. Meningkatkan kapasitas, Menormalisasi saluran mikro maupun penghubung yang belum standar.

3. Perlu adanya pembebasan lahan untuk penyempurnaan trace saluran dikawasan rawan genangan maupun gubuk liar/diatas saluran

4. Masih diperlukan pembangunan septictank komunal dan instalasi air bersih khususnya dikawasan padat penduduk.

5. Perlu pembenahan utilitas yang ada pada penampang basah saluran agar saluran dapat berfungsi dengan baik.

	BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SUKU DINAS PEKERJAAN UMUM TATA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

NO.	URAIAN	PERMASALAHAN	PENANGANANNYA
1. 2. 3.	Sistem Drainase a. Saluran Makro (Lebar ≥ 10 m’) : K. Ciliwung, K. Krukut, K. Cideng, Banjir Kanal Barat, K. Sentiong b. Saluran Sub Makro - Saluran dengan Lebar 3m’ – 10 m’ K. Utan Kayu, K. Rawa Kerbau, K. Item, K. Baru Timur, Anak Kali Ciliwung, K. Krukut Tanah Rendah, K. Siantar, K. Duri dan K. Ciragil - Saluran Penghubung (Lebar 1 m’–3 m’) Saluran yang menampung aliran buangan air hujan, rumah tangga dari saluran jalan dan pemukiman c. Saluran Mikro - Saluran dengan lebar 60 cm – 100 cm Saluran di Jalan lingkungan perumahan (Ex MHT), dengan lebar jalan <> Genangan Banjir (Genangan dalam Skala Luas)	a. Sedimentasi/ Pendangkalan b. Penyempitan yang diakibatkan adanya : - bangunan liar dan - pelanggaran Garis Sempadan Kali (GSK) c. Timbunan Sampah d. Run off semakin tinggi akibat permukaan tanah tertutup oleh bangunan (beton) e. Pencemaran air limbah rumah tangga dan industri, persediaan air bersih Dapat terjadi tumpang tindih pelaksanaan kegiatan dengan Subdin Perumahan Sering tidak sinkron dalam pelaksanaan kegiatan a. Mulut dan tali-tali air, bak kontrol tersumbat oleh sampah, sedimentasi/ lumpur b. Kapasitas saluran tidak mencukupi karena adanya perubahan catchment area dan penyempitan c. Tingginya level permukaan air sungai karena pengaruh pasang sehingga tidak bisa mengalir ke hilir dengan cepat d. Permukaan jalan yang lebih rendah dari mulut air (Comb) e. Saluran penuh sampah dan sedimen f. Gangguan Utilitas (PLN, PAM, Telepon dan GAS) yang mengganggu penampang basah air. Sistem Pengendalian banjir yang belum optimal, yaitu: a. Kali/Sungai, berkapasitas debit tampung kurang memadai/ belum ideal sesuai trace DTK atau menyempit b. Pompa dan Pintu Air kurang berfungsi karena kondisi sudah tua atau kapasitas kurang memadai Waduk dan Situ masih kurang, sedangkan yang ada sering kali menyempit dan berubah fungsi	Pengerukan Penertiban, Normalisasi dan Penegakan ketentuan GSK Meningkatkan kesadaran melalui Sosialisasi kepada masyarakat tentang wawasan lingkungan, memperbanyak TPS, meningkatkan layanan kebersihan Memperbanyak resapan air (sumur resapan dan lubang biopori) waduk, situ dan lain-lain Kebijakan Pemerintah terhadap Sanksi tegas tentang Hukum Lingkungan IPAL, Septictank Komunal, sumur resapan/biopori Koordinasi sebelum pelaksanaan kegiatan dimulai Perlu sinkronisasi sebelum pelaksanaan kegiatan dimulai Perbaikan atau pemeliharaan Rutin Normalisasi saluran Pemasangan Pompanisasi dan Pintu-pintu Air dan Pembangunan/Peninggian Tanggul, kepala Turap Kali atau Sheet Pile Waduk/situ-situ, pompanisasi Pengerukan/kurasan, Cleaning Service Pemindahan Utilitas Pembebasan, pembangunan, normalisasi dengan Sheet Pile Penggantian pompa dan Pintu-pintu air Pembangunan pada daerah hulu.

Kesimpulan :

Bencana banjir sudah merupakan fenomena alam yang rutin biasa terjadi di DKI Jakarta oleh karena itu perlu persiapan yang lebih memadai yaitu dengan koordinasi antar instansi terkait secara terpadu dan sinergi.